Da’i Jembatani Rakyat dan Pemerintah
wahdahmakassar.org- Sabtu (24 Safar 1435 H/ 28 Desember 2013), Wahdah Islamiyah bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menggelar Sarasehan di Ballroom hotel Jakarta, Makassar. Menurut ketua panitia, Ir. Nursalam Sirajuddin, sarasehan yang mengambil tema “Peran lembaga keagamaan dalam percepatan pembangunan Daerah Tertinggal” ini dihadiri 100 orang da’i Wahdah Islamiyah dari berbagai daerah di Indonesia.
Ustadz Muhammad Ikhwan Abdul Jalil, Lc., Wakil Ketua Umum Wahdah Islamiyah dalam sambutannya mengatakan bahwa Wahdah Islamiyah akan senantiasa mendukung program pemerintah utamanya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dan lebih penting lagi menurut beliau adalah kualitas keimanan masyarakat. “Jika masyarakat beriman maka disitulah akan turun rahmat dari Allah berupa keamanan dan kesejahteraan,” ungkap alumni universitas Islam Madinah ini seraya mengutip beberapa ayat dari al-Qur’an.
Sarasehan ini dibuka oleh Sekretaris Kementerian PDT, Dr. Ir. Muhammad Nurdin, MT. Dalam sambutannya Pak Nurdin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari MOU yang telah disepakati antara Wahdah Islamiyah dengan kementerian PDT pada Muktamar Wahdah Islamiyah tahun 2011 lalu. Beliau berharap kedepan MOU tersebut akan didetailkan dalam bentuk program-program yang lebih real. Mantan Kadis Perkebunan Kaltim ini mengungkap bahwa lembaga dakwah bisa berperan strategis dalam menyukseskan program-program pemerintah, khususnya dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi 3 aspek yakni; pendidikan, kesehatan, ekonomi.
Senada dengan itu, Dr. Aswar Hasan, M.Si, yang menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan ini mengatakan bahwa, seorang da’i atau lembaga dakwah harus menjadi “jembatan emas” yang menghubungkan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan kewajiban pemerintah. “Jadi, da’i tidak boleh hanya sibuk berkomunikasi dengan masyarakat, tapi da’i juga harus aktif berkomunikasi dengan pemerintah” ungkap pakar komunikasi Unhas tersebut.
Pembicara lain dalam kegiatan ini adalah, Ir. Yumarsono Muhyi, MM., Dr. Abdul Hamid Habbe, M.Si., dan Ir. Muhammad Qasim Saguni, MA.[]
